Zaqia, Nur (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PETISI ONLINE SEBAGAI BAGIAN DARI KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (192kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (43kB)
	Text BAB I.pdf Download (407kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text BAB III.pdf Download (710kB)
	Text BAB IV.pdf Download (45kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (276kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Polemik kebebasan berpendapat melalui petisi online telah menjadi masalah serius di Indonesia. Tidak adanya kepastian dari pemerintah untuk merespon petisi mengakibatkan suara masyarakat melalui petisi menjadi sia-sia. Meskipun negara indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional yang kedaulatannya berada di tangan rakyat serta hak untuk melayangkan petisi termasuk dalam kebebasan mengeluarkan pendapat, namun sejauh ini pendapat yang di kemukakan dalam petisi seringkali tidak didengar pemerintah. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan perlindungan hukum agar aspirasinya melalui petisi tidak berjala sia-sia. Penelitian ini mencoba memberikan wawasan tentang bagaimana keberadaan petisi online di Indonesia dan melihat implikasi petisi online terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan strategi pengaturan petisi kedalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak kebebasan berpendapat. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan komparatif melalui penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. Penelitian jenis normatif ini menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah diolah sehingga menghasilkan sebuah argumentasi berupa kesimpulan terhadap hasil penelitian. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, keberadaan petisi online di indonesia pada tahun 2018-2021 terkait dengan pembentukan undang-undang yaitu petisi tolak RKUHP, Revisi UU KPK, Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Revisi UU MD3, RUU Pertanahan dan RUU Permusikan. Kedua, 4 dari 6 petisi online yang diteliti dalam penelitian ini dinyatakan berhasil atau berimplikasi secara ultimate terhadap penyelenggaraan pemerintahan karena mampu mendorong perubahan kebijakan. Ketiga, sebagai strategi agar petisi dapat ditanggapi pemerintah secara wajib maka indonesia perlu membuat aturan tentang petisi.

Actions (login required)

View Item