Ramadhan, Muhammad Ridha (2022) KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH QODHOIYAH. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (392kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (81kB)
	Text BAB I.pdf Download (442kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (629kB)
	Text BAB III.pdf Download (482kB)
	Text BAB IV.pdf Download (173kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (248kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (828kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai adanya perubahan amandemen ke tiga UUD 1954 yang telah disahkan pada tahun 2001, kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi telah diatur pada bab IX tentang kekuasaan kehakiman tetapi mengalami perubahan mendasar baik dari susunan lembaga, kedudukan dan wewenang-Nya. Selain itu alasan amandemen tersebut menyebutkan lembaga peradilan baru yakni, mahkamah konstitusi dan komisi yudisial. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga peradilan yang telah berdiri sendiri, tidak lagi berada di bawah mahkamah agung namun saat ini mereka sejajar dengan kewenangan-Nya hampir sama dan menggunakan dasar hukum berlandaskan pada UU. NO. 8 Tahun 2011 tentang mahkamah konstitusi tepatnya pada pasal 10 yang diartikan bahwa putusan mahkamah konstitusi bersifat final. Lalu mengenai kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaaraan Indonesia itu bagaimana dalam ketatanegaraan Indonesia terkhususnya siyasah qodhoiyah serta adanya Suap Menyuap Yang Dilakukan Mahkamah Konstitusi, lalu bagaimana dalam pandangan siyasah qodhoiyah. Penelitian ini berujuan untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Islam yaitu siyasah qodhoiyah dan pandangan siyasah qodhoiyah mengenai suap-menyuap yang dilakukan mahkamah konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan sifat penelitian ini adalah secara deskriptif analisis dan pendekatan secara kualitatif. Adapun hasil tela’ah penulis, bahwa dalam ketatanegaraan Islam, mahkamah konstitusi dikenal dengan sebutan al-mazalim yang berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negaranya. Di Indonesia kedudukan dan kewenangan mahkamah konstitusi lebih tinggi dari mahkamah agung namun tidak terlalu kuat dalam suatu penerapan putusan dan sudah diatur dalam undang-undang mengenai mahkamah konstitusi serta persamaan mahkamah konstitusi dengan siyasah qodhoiyah terlihat dari segi keadilan dalam peradilan untuk menyelasaikan sebuah perkara-perkara serta perbedaannya dari segi dasar hukum atau landasan yang dijadikan hukum mengikat dan jika dilihat dalam pandangan siyasah qodhoiyah mengenai suap menyuap tersebut maka terfokuskan kepada ayat-ayat alquran atau sunnah serta riswah untuk menjawab semua ini, karena pada dasarnya siyasah qodhoiyah bagian dari fiqh siyasah yang berarti merujuk kepada Islam (ketatanegaraan Islam).

Actions (login required)

View Item