Maulida, Muhaimin (2022) PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEBEBASAN BERGERAK MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN DI MASA PANDEMI COVID-19. Skripsi, Syariah.

	Text Pernyataan Keaslian Tulisan Muhaimin Maulida.pdf Download (384kB)
	Text Awal Muhaimin Maulida.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak Muhaimin Maulida.pdf Download (186kB)
	Text BAB 1 Muhaimin Maulida.pdf Download (621kB)
	Text BAB 2 Muhaimin Maulida.pdf Restricted to Repository staff only Download (469kB)
	Text BAB 3 Muhaimin Maulida.pdf Download (229kB)
	Text BAB 4 Muhaimin Maulida.pdf Download (555kB)
	Text BAB 5 Muhaimin Maulida.pdf Download (199kB)
	Text Daftar Pustaka Muhaimin Maulida.pdf Download (331kB)
	Text Lampiran Muhaimin Maulida.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena munculnya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berasal dari Cina ini menyebar hampir keseluruh Negara di dunia termasuk Indonesia. Penyebaran Covid-19 menimbulkan banyak dampak dari berbagai aspek kehidupan manusia. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan laju penyebaran Covid-19 yaitu salah satunya membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat melalui kebijakan PSBB dan PPKM yang dikeluarkan Pemerintah. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak kebebasan bergerak masyarakat Kota Banjarmasin pada masa pandemi Covid-19 dan mengetahui kebijakan apa saja yang diterbitkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membatasi hak kebebasan bergerak dimasa pandemi Covid-19. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian hukum empiris dan dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunkan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik deskriptif. Penelitian ini menunjukkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu pemerintah dengan gencar membuat kebijakan-kebijakan, diantaranya yaitu membuat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah melalui peraturan yang diterapkan yaitu PSBB dan PPKM. Peraturan PSBB dan PPKM yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan haruslah dipatuhi dan dijalankan secara disiplin oleh setiap masyarakat itu sendiri. Dan begitu juga pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini, pemerintah harus melindungi dengan menyediakan kebutuhan pokok minimal selama pemberlakuan PSBB dan PPKM, terutama bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat dari pembatasan kegiatan masyarakat diluar rumah.

Actions (login required)

View Item