Novianti, Nadya (2022) Struktur Putusan Hakim yang Paripurna (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (126kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text BAB I.pdf Download (585kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (440kB)
	Text BAB III.pdf Download (293kB)
	Text BAB IV.pdf Download (339kB)
	Text BAB V.pdf Download (8kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (238kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (23MB)

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa hakikat dari tugas pokok hakim ialah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Didalam menjalankan tugas pokoknya tersebut hakim akan memberikan putusan. Mengutip pendapatnya A Mukti Arto yang menjelaskan selain terpenuhinya asas putusan, putusan juga harus memenuhi empat aspek tinjauan yang menjadikan putusan tersebut tergolong putusan yang paripurna, yakni aspek legalitas, aspek idealitas, aspek etika dan estetika, serta aspek integritas. Menariknya adalah 3 dari 5 putusan Pengadilan Agama Pelaihari yang diangkat oleh penulis dalam penelitian, ditemukan beberapa bagian putusan yang tidak terpenuhi sebagaimana aspek dari tinjauan yang menjadikan putusan tersebut tergolong putusan yang paripurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran struktur putusan Pengadilan Agama Pelaihari dan implikasi hukum dari struktur putusan hakim yang paripurna pada beberapa putusan Pengadilan Agama Pelaihari. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu beberapa putusan Pengadilan Agama Pelaihari, sekunder yaitu buku hukum, jurnal hukum, dan pandangan para ahli hukum, dan tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa. Melalui teknik analisis kualitatif yang digunakan penulis, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa putusan dengan nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh dan 59/Pdt.G/2021/PA.Plh dapat dikatakan telah memenuhi kriteria dari putusan hakim yang paripurna. Kemudian, pada putusan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor: 222/Pdt.G/2021/PA.Plh, 539/Pdt.G/2021/PA.Plh, dan 528/Pdt.G/2021/PA.Plh penulis berpendapat bahwasanya ketiga putusan tersebut belum mencapai kriteria dari putusan hakim yang paripurna. Dikarenakan implikasi hukum yang diberikan sangat mengandung kontradiksi baik dari para pihak atau para pembaca. Putusan yang seharusnya dapat memberikan jawaban berupa penjelasan kepada para pihak malah berbanding terbalik dengan hasil putusan yang memunculkan pertanyaanpartanyaan baru.

Actions (login required)

View Item