Rahmayanti, Sylvi (2022) Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang Larangan Dipoligami Bagi Aparatur Sipil Negara Wanita. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (111kB)
	Text AWAL.pdf Download (790kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (79kB)
	Text BAB I.pdf Download (391kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (601kB)
	Text BAB III.pdf Download (104kB)
	Text BAB IV.pdf Download (557kB)
	Text BAB V.pdf Download (121kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (85kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya larangan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat 2 yang menjadi problematika pada masa sekarang. Sehingga menjadi pertanyaan menarik bagaimana pendapat dan tinjauan hukum Islam tentang argumentasi dari ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan di poligami bagi Aparatur Sipil Negara wanita serta tinjauan hukum Islam tentang argumentasi dan persepsi dari Ulama MUI Kabupaten Tapin. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita. Dari lima (5) informan yang berbeda pendapat, ada tiga (3) ulama yang tidak mendukung pemberlakuan peraturan tersebut karena bertentangan dengan landasan hukum Islam, dan ada dua (2) ulama yang mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 Ayat 2. Adapun Informan Pertama, Kedua dan keempat memberikan tinjauan hukum Islam terhadap argumentasi dari persepsi dengan Al-Qur‟an surah An nisa‟ 3 dan 129. Sedangkan informan ketiga dan kelima menggunakan kaidah fikih dalam memberikan landasan hukum Islam terhadap argumentasi dari persepsi tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita.

Actions (login required)

View Item