EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang Larangan Dipoligami Bagi Aparatur Sipil Negara Wanita

Rahmayanti, Sylvi (2022) Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang Larangan Dipoligami Bagi Aparatur Sipil Negara Wanita. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (111kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (790kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (79kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (391kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (601kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (104kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (557kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (121kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (85kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya larangan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat 2 yang menjadi problematika pada masa sekarang. Sehingga menjadi pertanyaan menarik bagaimana pendapat dan tinjauan hukum Islam tentang argumentasi dari ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan di poligami bagi Aparatur Sipil Negara wanita serta tinjauan hukum Islam tentang argumentasi dan persepsi dari Ulama MUI Kabupaten Tapin. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita. Dari lima (5) informan yang berbeda pendapat, ada tiga (3) ulama yang tidak mendukung pemberlakuan peraturan tersebut karena bertentangan dengan landasan hukum Islam, dan ada dua (2) ulama yang mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 Ayat 2. Adapun Informan Pertama, Kedua dan keempat memberikan tinjauan hukum Islam terhadap argumentasi dari persepsi dengan Al-Qur‟an surah An nisa‟ 3 dan 129. Sedangkan informan ketiga dan kelima menggunakan kaidah fikih dalam memberikan landasan hukum Islam terhadap argumentasi dari persepsi tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita.

Item Type: Skripsi
Subjects: H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
K Law > K Law (General)
Depositing User: S.H SITI KURNIA YUSNI TAUFIK (ALM)
Date Deposited: 01 Nov 2022 03:46
Last Modified: 01 Nov 2022 03:46
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/20997

Actions (login required)

View Item View Item