Salwa, Dona (2022) Pencatatan Nikah Berdasarkan Penetapan Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Pasca Lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (136kB)
	Text AWAL.pdf Download (661kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (74kB)
	Text BAB I.pdf Download (390kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text BAB III.pdf Download (152kB)
	Text BAB IV.pdf Download (218kB)
	Text BAB V.pdf Download (75kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (207kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Pelaksanaan pencatatan terhadap pernikahan yang telah memiliki penetapan isbat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan menghadapi permasalahan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal terjadi kepada pernikahan sirri yang dilakukan di bawah umur menikah sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Semenjak bulan Juni tahun 2020, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan melakukan penolakan terhadap pelaksanaan penetapan isbat nikah terhadap pernikahan yang terjadi di bawah batasan umur menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi serta akibat hukumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif kualitatif, serta dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Subyek penelitian ini adalah Kepala KUA serta Penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Serta objek penelitian ini terkait dengan pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undangundang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 dilatarbelakangi perkawinan terjadi saat kedua pihak berusia di bawah batas usia menikah, Maraknya terjadi praktik nikah siri di bawah umur, Putusan isbat nikah dianggap cacat hukum, serta terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan pencatatan di aplikasi SIMKAH. Penolakan tersebut juga diiringi dengan arahan untuk melaksanakan akad nikah ulang dan pencatatan nikah dilakukan kepada akad nikah ulang, sehingga membuat penetapan isbat nikah yang ditetapkan oleh pengadilan agama menjadi sia-sia, walaupun di satu sisi KUA telah melampirkan penetapan isbat nikah tersebut di dalam akta nikah dengan tanggal pernikahan yang baru. Hal tersebut juga berakibat tidak tercapainya tujuan hukum untuk tercapai keadilan serta kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item