Haironnisa, Haironnisa (2022) Efektivitas Peraturan Bupati No 6 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Skripsi, Syariah.

	Text Awal.pdf Download (1MB)
	Text Bab I.pdf Download (458kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text BAB III.pdf Download (40kB)
	Text BAB IV.pdf Download (224kB)
	Text BAB V.pdf Download (15kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (233kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)
	Text PERNYATAAN.pdf Download (190kB)
	Text abstrak.pdf Download (343kB)

ABSTRAK

Burung walet merupakan sumber daya alam yang perlu dilestarikan, oleh karena itu budidaya atau penangkaran satwa tersebut juga penting untuk kebutuhan ekonomi. Pembangunan sarang burung walet yang ada di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah banyak yang tidak memiliki izin usaha. Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya No 22 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet bahwa berdasarkan pada pasal 10 adalah setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, atau mengubah dan memperluas tempat kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diterbitkan oleh bupati melalui kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pertama, Masih banyaknya masyarakat yang belum mengurus terkait perizinan pembangunan sarang burung walet. Kedua, Upaya penegakkan hukum dari pemerintah masih kurang maksimal terkait Perpub No. 6 Tahun 2018. Ketiga,dikarenakan upaya penegakkan hukum yang kurang maksimal menyebabkan kurangnya data pengusaha burung walet yang memiliki izin usaha yang mengakibatkan tindakan wajib retribusi sulit untuk dilakukan dan Perpub Nomor 6 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir belum efektif berjalan.

Actions (login required)

View Item