Safitri, Ameilina (2022) Upaya Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (190kB)
	Text AWAL.pdf Download (808kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (195kB)
	Text BAB I.pdf Download (375kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text BAB III.pdf Download (122kB)
	Text BAB IV.pdf Download (272kB)
	Text BAB V.pdf Download (50kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (211kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Pemerintah Daerah berkewajiban dalam menjamin, melindungi dan memenuhi hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Di dalam UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 21 Angka 3 dijelaskan bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Akan tetapi, di Kota Banjarmasin sendiri masih banyak ditemui anak yang mengemis atau meminta-minta di jalan yang hak-haknya tidak sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan 1). Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, 2). Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, 3). Untuk mengetahui perspektif hukum ham terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di pemerintah daerah Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi dan wawancara serta Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu Teknik editing dan deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sudah dijalankan dengan baik yaitu dengan melakukan sosialisasi dan menjalankan programprogram dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hanya saja ada beberapa kendala yang di hadapi yaitu berupa kekurangan dana dan tenaga kerja. Program yang dijalankan pemerintah menurut Perspektif Hukum Ham Terhadap Pemenuhan Hak Anak sudah mampu memenuhi hak-hak anak yang termuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah juga menggunakan prinsip nondiskriminasi yang termasuk didalam asas hukum ham.

Actions (login required)

View Item