Azkia, Nurul (2022) Analisis Penetapan Majelis Hakim Perkara Permohonan Perwalian Di Pengadilan Agama Banjarbaru (Nomor Perkara 106/Pdt.P/2020/PA.Bjb dan 133/Pdt.P/2020/PA.Bjb. Tesis, Pascasarjana.

	Text 1. PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (116kB)
	Text 2. Cover-daftar isi.pdf Download (724kB)
	Text 3. Abstrak.pdf Download (9kB)
	Text 3. BAB I.pdf Download (519kB)
	Text 4. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text 5. BAB III.pdf Download (336kB)
	Text 6. BAB IV.pdf Download (181kB)
	Text 7. BAB V.pdf Download (109kB)
	Text 8. Daftar Pustaka.pdf Download (229kB)
	Text 9. lampiran-lampiran.pdf Download (943kB)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang analisis terhadap 2 penetapan perkara perwalian yang sama-sama diajukan oleh ibu kandung. Salah satu dari perkara tersebut dikabulkan sedangkan satu lainnya ditolak. Padahal di dalam perundang�undangan di Indonesia orang tua kandung yang memiliki kecakapan hukum sebenarnya secara otomatis menjadi orang yang mewakili perbuatan hukum anaknya. Konsep perwalian ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jadi sudah jelas bahwa orang tua kandung tidak dapat mengajukan perwalian. Dari perbedaan kedua penetapan ini terdapat ketidakkonsistenan hakim, dimana dalam perkara yang sama, di tahun yang sama, diajukan oleh orang yang serupa, namun memiliki keputusan yang berbeda. Oleh karena itu perlu analisis mendalam bagaimana pengadilan dan majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pertimbangan hukum hakim dalam 2 perkara tersebut dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan putusan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan analitis dan komparatif. Adapun objek penelitiannya adalah alasan hukum (ratio decidendi atau reasoning). Fokus penelitian ini adalah pada pertimbangan hukum hakim dalam perkara yang dianalisis dan diuji dengan teori-teori hukum dan asas�asas hukum terhadap penetapan perkara nomor 106/Pdt.P/2020/ PA.Bjb dan 133/Pdt.P/2020/ PA.Bjb Hasil dari penelitian ini adalah bahwa majelis hakim perkara no. 133 menggunakan metode konstruksi argumentum a contrario dan metode interpretasi sistematis. Dari metode tersebut ditemukan alasan hukum yang mempertentangkan antara UU Perkawinan no. 1 tahun 74 pasal 51 dengan Pasal 299 dan 345 KUH Perdata, bahwa orang tua kandung tidak dapat berkedudukan sebagai wali begitupun sebaliknya. Sehingga alasan tersebut menjadi penyebab ditolaknya permohonan nomor 133. Sedangkan majelis hakim perkara no. 106 didalam memuat pertimbangan hukumnya menggunakan metode interpretasi ekstensif dan metode Istihsân. Dari metode tersebut ditemukan alasan bahwa siapapun boleh mengajukan menjadi wali, termasuk orang tuanya sendiri, dikarenakan keperluan administrasi atau syarat bukti tertulis (lex scripta) maka orang tua pun perlu mendapat penetapan pengadilan tentang keabsahannya sebagai wali dari anaknya. Maka ditemukanlah alasan diterimanya permohonan tersebut.

Actions (login required)

View Item