Ilmi, Muhammad Zainal (2022) Penetapan Asal-usul Anak yang Lahir dari Pernikahan ketika Istri dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh). Skripsi, Syariah.

	Text Pernyataan.pdf Download (115kB)
	Text Awal.pdf Download (965kB)
	Text Abstrak.pdf Download (6kB)
	Text BAB I.pdf Download (343kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text BAB III.pdf Download (306kB)
	Text BAB IV.pdf Download (122kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (173kB)
	Text Lampiran.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Pengadilan Agama Pelaihari membuat penetapan asal-usul anak yang tampak bermasalah. Anak tersebut lahir dari seorang ibu yang menikah lagi secara sirri semasa iddahnya, persisnya setelah 3 hari resmi bercerai dari suami lamanya. Dengan adanya penetapan ini, negara mengakui secara resmi anak tersebut sebagai keturunan dari sang ibu dan suami barunya. Kasus ini menarik karena penetapan asal-usul anak biasanya dikaitkan dengan status pernikahan orang tuanya, yakni bisa ditetapkan sebagai anak sah jika pernikahan orang tuanya sesuai aturan. Sementara pernikahan sirri orang tuanya ini tergolong fasid (rusak) karena dilaksanakan semasa iddah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan asal-usul anak yang bernomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh. Peneliti ingin mengetahui duduk perkara dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus ini. Peneliti juga melakukan tinjauan hukum positif dan hukum Islam atas kasus ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum melalui survai kepustakaan dan secara online. Setelah mengklasifikasikan bahanbahan yang didapat menjadi primer, sekunder dan tersier, peneliti menganalisisnya secara deskriptif-kualitatif. Dalam pertimbangannnya, majelis hakim menganggap bahwa suatu pernikahan, baik sah atau tidak, dapat menjadi sebab untuk menetapkan nasab anak. Dalam kasus ini, telah nyata terjadi suatu pernikahan. Sehingga, dapatlah ditetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan para pemohon sebagai anak mereka. Menurut peneliti, penetapan ini masih tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Pasal 42 UU ini menyatakan bahwa anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah dapat dihukumkan sebagai anak sah. Dalam perkara ini, pernikahan para pemohon berstatus fasid karena dilaksanakan dalam masa iddah, sehingga menjadi pertanyaan apakah anak yang lahir darinya bisa berstatus anak sah. Selanjutnya, peneliti juga menganggap bahwa penetapan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan yang fasid wajib untuk di-fasakh (suami-istri dipisahkan), dan jika tidak, yang terjadi adalah zina. Anak zina dinisbahkan hanya kepada ibunya saja. Sementara dalam penetapan ini, sang anak dinisbahkan kepada kedua orang tuanya. Untuk jelasnya, majelis hakim menganggap bahwa para pemohon telah terbukti menikah secara resmi dua tahun setelah nikah sirri. Sehingga mereka dapat dikatakan sebagai pasangan suami-istri yang sah. Namun yang perlu dicatat, anak dalam kasus ini telah lahir jauh sebelum pernikahan resmi tersebut. Sehingga peneliti beranggapan bahwa penetapan majelis hakim ini tetap bermasalah.

Actions (login required)

View Item