Effendy, Ronny (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan Bagi Perempuan (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar). Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN.pdf Download (39kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (682kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (7kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (268kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (16kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (279kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (8kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (130kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (997kB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyakannya percampuran harta pada masyarakat khususnya di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, ternyata ada beberapa yang memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan. Perlindungan tersebut menjadi daya tarik, karen beberapa ditemukan masih kurang bersesuaian dengan ketentuan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bentukbentuk upaya perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan serta alasan dan kendala dalam perlindungan hukum tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan mengambil data langsung di lapangan. Data pada penelitian ialah gambaran bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan. Adapun sumber data yakni informan dengan lima keluarga. Data didapatkan melalui wawancara dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh masyarsakat Kecamatan Sungai Tabuk diantaranya perjanjian perkawinan, administrasi hak milik, dan melalui lembaga Pengadilan. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan ini menunjukkan adanya kesadaran hukum dari masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk. Adapun kendala yang dihadapi yakni masih berkembangnya kebiasaan mencampurkan harta, pengaruh keluarga yang masih ikut campur terhadap harta perkawinan, dan yang terakhir masyarakat yang masih tidak ingin membuat perjanjian perkawinan di depan pegawai pencatat atau notaris karena biaya yang mahal.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] |
Date Deposited: | 06 Feb 2023 06:07 |
Last Modified: | 06 Feb 2023 06:07 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/22049 |
Actions (login required)
View Item |