Widieyanti, Ravieta (2023) Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus di Kejaksaan HST). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (309kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (128kB)
	Text BAB I.pdf Download (310kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	Text BAB III.pdf Download (84kB)
	Text BAB IV.pdf Download (368kB)
	Text BAB V.pdf Download (66kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (200kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (8MB)

ABSTRAK

Restorative Justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan kepada partisipasi korban, pelaku dan masyarakat dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara dengan Restorative Justice sudah mulai di praktekkan di Indonesia namun penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST serta terjadi hambatan bagi Kejaksaan Negeri HST dalam menerapkan Restorative Justice. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak Pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST dan hambatan bagi Kejaksaan Negeri HST dalam menerapkan Restorative Justice. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik, wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menghasilkan Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan perdamaian antara kedua belah pihak sesuai dengan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Hambatan yang terjadi ketika Penerapan Restorative Justice yaitu dari kedua belah pihak dan keluarga ada yang tidak mau melakukan perdamaian, kurangnya pemahaman mengenai pelaksanaan penghentian penututan berdasarkan Keadilan Restoratif dan masyarakat beranggapan bahwa ada unsur pemaksaan dan unsur suap-menyuap antara jaksa dengan pihak yang ingin mengajukan perdamaian .

Actions (login required)

View Item