Misbahuddin, Misbahuddin (2023) Kedudukan Anak Zina dalam hukum Waris di Indonesia. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (1).pdf Download (330kB)
	Text Teks awal.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (254kB)
	Text BAB I.pdf Download (756kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (941kB)
	Text BAB III.pdf Download (962kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (355kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (570kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (226kB)

ABSTRAK

Bahwa Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, dalam keadaan tidak biasa, dimana ketika seseorang meninggal dunia, dan dia memiliki anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau anak zina.- Dalam hal ini Hukum Islam, Kuhperdata data , UU Perkawinan serta serta hukum adat memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini bertitik tolak dari perbedaan masing‐ masing sistem hukum dalam memandang hubungan seks di luar nikah, apakah dapat dikategorikan sebagai suatu perzinahan atau tidak.dan mendudukan anak zina sebagi anak dalam keluarga, Adanya perbedaan mengenai hal ini sangat lah jelas menimbulkan perbedaan implikasi hukum untuk selanjutnya terhadap kewarisan anak zina,- Jenis penelitian ini adalah Normatif dengan penelitian kepustakaan (library research), Dalam penelitian ini penulis menggali kedudukan hukum waris anak zina baik yang terdapat dalam hukum Islam, hukum postif dan hukum adat,- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya anak zina akan memperoleh hak keperdataan terhadap ayah bilogisnya apabila mendapatkan Istilahaq ( Pengakuan ) dari ayah biologisnya sebagaimana yang diungkapkan kan oleh Ibnu Taimiah dan hal tersebut ternyata sudah diakomodir dalam Kuhp perdata dan Hukum adat serta selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dilihat dalam tori hukum bahwasanya anak zina ( anak luar nikah) merupakan korban dari pada perilaku kedua orang tuanya, kalau kemudian hukum menghukum subjek dalam pelaku kesalahan adalah suatu yang mafhum, akan tetapi dalam posisi objek hukum menerima sangsi dari perilaku subjek hukum, hal ini membuat hukum seakan-akan jauh dari rasa keadilan

Actions (login required)

View Item