Ernawati, Ernawati (2023) Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (81kB)
	Text AWAL .pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK .pdf Download (49kB)
	Text BAB 1 .pdf Download (214kB)
	Text BAB 2 .pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text BAB 3 .pdf Download (120kB)
	Text BAB 4 .pdf Download (276kB)
	Text BAB 5 .pdf Download (53kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (191kB)
	Text LAMPIRAN .pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah kasus tentang praktik pengasuhan anak pasca perceraian. Menjadi keunikan dari kasus ini praktik pengasuhan anak ketika terjadi perceraian bertolak belakang dengan peraturan UU dan juga KHI, di Dusun Bambaler ditetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau dibawah umur 12 tahun jika laki-laki pemeliharaan hak asuh anak diberikan kepada ibunya, dan jika anak perempuan diberikan kepada ayahnya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pengasuhan anak pasca perceraian dan bagaimana Upaya orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berlokasi di Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan.Metode ini menggunakan metode studi kasus. Subjek dalam peneltian adalah Masyarakat Dusun Bambaler, sedangkan objeknya adalah pendapat dan alasan masyarat melakukan praktik prngasuhan anak pasca perceraian dengan kebiasaan setempat. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara. Teknik pengolahan data melalui editing, klasifikasi, deskripsi dan matriksasi dengan analisis data menggunakan deskrptif. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan keseimpulan: Pertama. Penetapan hak asuh anak di Dusun Bambaler Kabupaten Barito Selatan dilakukan dengan melalui diskusi bersama kedua belah pihak mantan suami isteri dan dihadiri oleh aparatur dusun bambaler. Penetapan hak asuh anak tersebut dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat apabila terdapat anak laki-laki dari hasil perkawinan maka hak asuh diberikan kepada ibunya. Disisi lain, apabila terdapat anak perempuan dari hasil perkawinan maka hak asuh diberikan kepada ayahnya. Berdasarkan kebiasaan tersebut bertolak belakang dengan UU No.1/1947 j.o UU No. 16/2019 dan KHI tidak berpedoman pada jenis kelamin. Kedua. Adapun Upaya orang tua dalam mengasuh anak juga cenderung didasarkan kebiasaan setempat, yang mana lebih di dominasi kepada penerima hak asuh anak. Sehingga tidak selaras dengan tataran KHI pasal 105 mengenai pemeliharaan anak.

Actions (login required)

View Item