Rahman, Muhammad Yazidi (2023) PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (46kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (185kB)
	Text BAB I.pdf Download (972kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (784kB)
	Text BAB III.pdf Download (644kB)
	Text BAB IV.pdf Download (633kB)
	Text BAB V.pdf Download (187kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (315kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (6MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm mengenai Pembatalan Perkawinan. Penulis menemukan adanya kejanggalan pada putusan tersebut, di antaranya: mediasi tidak dapat dilaksanakan, tidak memuat aturan pada posita angka 5 (lima), pertimbangan yang dangkal, dan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dan putusan majelis hakim pada perkara Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersiser. Bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach). Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka, diolah dengan tahap sistematis dan dianalisis dengan menggunakan medote kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) Perkara pembatalan perkawinan tidak mengunakan mediasi, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2) huruf d. (2) Pertimbangan hukum majelis hakim pada posita angka 5 (lima) harus membahas atau memuat peraturan yang mengatur tentang status hukum anak tersebut secara jelas dan rinci, sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (3) Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya harus menemukan suatu fakta pada persidangan, agar dapat mengadili tuntutan pemohon, sesuai Pasal 178 Ayat (2) HIR dan Pasal 189 Ayat (2) RBg. (4) Putusan majelis hakim pada posita angka 5 (lima) tidak dapat diterima selain dan selebihnya. Bahwa menurut penulis, permohonan pemohon tentang status anak tersebut dapat diterima walaupun perkara pembatalan perkawinan terhadap anak dari perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut. Sedangkan status hukum anak dari termohon I dengan laki-laki lain, dikatakan tidak sah menurut agama dan negara. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99. Disamping itu, anak tersebut dikategorikan sebagai anak di luar perkawinan yang dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 Ayat 1 dan KHI Pasal 100.

Actions (login required)

View Item