Hasan, Hasan (2009) Konsep Al-Mawardi tentang Diwan (Administrasi Negara) dan Hisbah (Ketertiban Umum). Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam.
|
Text
BAB I.pdf Download (308kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (406kB) | Preview |
ABSTRAK
Hasan, 2009. "Konsep Al-Mawardi tentang Diwan (Administrasi Negara) dan Hisbah (Ketertiban Umum)". Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Drs.Nor Ipansyah, M.Ag (II) Arie Sulistyoko, S.Sos, MH Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemikiran Al-Mawardi tentang pentingnya membentuk sebuah lembaga diwan (administrasi negara) dan lembaga hisbah (ketertiban umum) agar terjaganya hak-hak pemerintahan, dan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Untuk memperoleh datanya dilakukan dengan survey kepustakaan dan studi literatur. Selanjutnya data diolah dengan teknik editing dan interpretasi, sehingga diperoleh data yang valid. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif tentang administrasi negara menurut Islam. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Al-Mawardi memandang pembentukan diwan sangat penting, karena dibentuk untuk mencatat dan memelihara hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pemerintahan (kesultanan), yaitu Pertama, diwan khusus menangani tentang tentara, mengatur tentang pengukuhan (pengangkatan) tentara dan penggajihannya. Kedua, diwan khusus menangani tentang wilayah masing-masing propinsi dan kewajiban-kewajibannya. Ketiga, diwan khusus menangani pengangkatan pegawai, penugasannya dan pemberhentiannya. Keempat, diwan khusus menangani baitul mal, yaitu dari masalah pemasukannya dan masalah pengeluarannya. Konsep Al-Mawardi tentang hisbah Al-Mawardi pada dasarnya dengan memberikan perhatian besar terhadap terciptanya ketertiban umum dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, melalui cara: Pertama, menyuruh kepada kebaikan, baik menyuruh yang terkait dengan hak-hak Allah Ta'ala, dengan hak-hak manusia, dan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak manusia. Kedua, melarang manusia dari kemungkaran, yaitu yang terkait dengan hak-hak Allah Ta'ala, yang terkait dengan hak-hak manusia, dan yang terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak manusia. Dari hasil analisis bahwa, konsep Al-Mawardi tentang diwan dan hisbah menunjukkan sebuah pemerintahan harus tertib administrasi, agar adanya pelayanan optimal kepada warga negaranya, dengan startegi yang sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan. Juga berkaitan dengan cita-cita di jalankannya hukum agama dengan baik, dan terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam berbagai kegiatan sosial ekonomi, transportasi dan kemasyarakatan, dan penegakkan nilai-nilai kejujuran di kalangan pelaku ekonomi. Tujuannya agar negara mampu melaksanakan tugas-tugasnya untuk melindungi hak-hak masyarakatnya, dan memperkecil terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JA Political science (General) |
Depositing User: | Users 62 not found. |
Date Deposited: | 16 Oct 2015 08:29 |
Last Modified: | 16 Oct 2015 08:29 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/2391 |
Actions (login required)
View Item |