Bahriansyah, Bahriansyah (2023) Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja dalam Pembuatan Kapal Pinisi (Studi Kasus di Desa Pagarruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (223kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (131kB)
	Text BAB 1.pdf Download (327kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text BAB III.pdf Download (176kB)
	Text BAB IV.pdf Download (293kB)
	Text BAB V.pdf Download (135kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (196kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa pernah terjadi bila kapal telah terselesaikan namun pembelinya belum mempunyai uang untuk membayaranya maka terjadinya penahanan kapal karena tidak sesuaian dari perjanjian di awal di Desa Pagarruyung. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah dampak bila perjanjian tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang dirasakan oleh pembuat dan pemesan kapal di Desa pagarruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanag Bumbu. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif kualitatif dengan pendeketan studi kasus. Dengan subjek penelitian tersebut para pihak yang terlibat atau yang mengetahui mengenai perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi oleh pemesan dan pembuat kapal. adapun data yang didapatkan dari penelitian yaitu melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi melalui proses pengumpulan data dan menganalis data tersebut. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerja pembuatan kapal pinisi menggunakan perjanjian lisan, dimana isi perjanjian membahas tentang bentuk, model, ukuran, tinggi, harga, sistem pembayaran, jangka waktu, dll tergantung kesepakatan kedua pihak dalam perjanjian diawal. dampak bila terjadi ketidak sesuian perjanjian diawal bila sistem pembayaran ditanggung oleh pembuat kapal, misalkan pembuat telah selesai melakukan pekerjaan sesuai tepat waktu, tapi pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya, maka pembuat kapal akan dirugikan, sedangkan bila mana pembuat melakukan kesalahan tidak sesuai dengan perjanjian, misalkan bentuknya berbeda yang di inginkan pemesan maka si pembuat kapal harus bertanggung jawab. Dalam pandangan hukum islam dalam kasus tersebut bahwa perjanjian kerja pembuatan kapal pinisi tersebut belum dibenarkan oleh hukum islam kerana mengandung ke mudharatan yang berkaitan dengan pembahasan, ditemukan kesalahan yaitu: pemesan melanggar perjanjian diawal. dan pembuat kapal melanggar kesepakatan atau perjanjian karena waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan kapal tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Actions (login required)

View Item