Yanti, Irma (2023) Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin. Skripsi, Syariah.
Text
1. Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf Download (58kB) |
|
Text
2. Awal.pdf Download (860kB) |
|
Text
3. Abstrak.pdf Download (70kB) |
|
Text
4. BAB I.pdf Download (258kB) |
|
Text
5. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB) |
|
Text
6. BAB III.pdf Download (33kB) |
|
Text
7. BAB IV.pdf Download (190kB) |
|
Text
8. BAB V.pdf Download (19kB) |
|
Text
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (137kB) |
|
Text
10. LAMPIRAN.pdf Download (523kB) |
ABSTRAK
Banyak penyebab yang menyebabkan pendidikan di Banjarmasin belum merata, di antara lain faktor minimnya sumber daya masyarakat (SDM), rendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk pendidikan. Dengan melalui APBD yang pro rakyat terutama di bidang pendidikan maka Pemerintah Kota Banjarmasin mampu mencanangkan Program Pendidikan gratis yang merupakan suatu program strategi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah gratis berupa SPP, berbagai perlengakapan dan kebutuhan siswa untuk sekolah, berbagai sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin. Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian lapangan (Flied Research), informan dalam penelitian ini 1 orang yaitu kepala Dinas Pendidikan kota Banjarmasin, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin sudah dijalakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di mana tidak hanya anak yang belajar yang ditingkatkan pelayanannya namun juga dari segi penyediaan tenaga pendidik profesional dan fasilitas sekolah yang mendukung dalam pendidikan, 2) Faktorfaktor yang menghambat pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Banjarmasin yaitu dari segi anak yang belajar yang memiliki persepsi bahwa sekolah tidak penting dan merasa tidak mampu, sedangkan pemerintah sudah menyiapkan sekolah secara gratis ditambah dana bantuan BOS, dan juga KIP.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
Date Deposited: | 27 Jul 2023 00:08 |
Last Modified: | 27 Jul 2023 00:08 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24285 |
Actions (login required)
View Item |