Safitri, Aulia (2023) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai. Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN.pdf Download (96kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (993kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (145kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (415kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (172kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (439kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (48kB) |
|
Text
DAFUS.pdf Download (207kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (4MB) |
ABSTRAK
Masyarakat di Kota Barabai masih banyak yang membuang sampah sembarangan dan seolah tidak peduli akan dampah dari sampah yang dibuang sembarangan, banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai, dan pedagang di pasar Keramat Barabai yang membuang sampah juga tidak pada tempatnya, TPS pun di Kota Barabai sudah tidak layak bahkan tidak ada. Pada saat banjir bandang yang melanda Kota Barabai, begitu banyak sampah yang berserakan di Kota Barabai sehingga berhari-hari untuk membersihkannya. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini. adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 dalam pengelolaan sampah di Kota Barabai dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolan sampah di Kota Barabai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris yang berlokasi di Kota Barabai. Adapun teknik analisis ini adalah deskriptif kualitatif metode data dengan teknik wawancara, yang menjadi subjek dalam penelitian ini masyarakat, Lurah, Pasukan Kuning danKabid Pengeloaan Sampah, sedangkan objeknya adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Barabai. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian bahwa. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di kota Barabai belum maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, masyarakat yang kurang menyadari akan dampak dari membuang sampah sembarangan, SDM seperti sarana/prasarana, anggaran serta SDM sebagai penggerak dalam pengelolaan sampah, dan struktur birokrasi yang terpecah-pecah menimbulkan kegagalan komunikasi yang mana mengakibatkan sanksi tidak dapat terlaksana dan tentunya tidak memberikan efek jera pada yang melanggar.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Pramubakti Syanie Raisya Hani |
Date Deposited: | 28 Jul 2023 08:07 |
Last Modified: | 28 Jul 2023 08:07 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24429 |
Actions (login required)
View Item |