Sari, Novita (2023) Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak pada Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kuala Kapuas (Analisis Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (121kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (145kB)
	Text BAB I.pdf Download (341kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)
	Text BAB III.pdf Download (113kB)
	Text BAB IV.pdf Download (276kB)
	Text BAB V.pdf Download (84kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (151kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sebuah putusan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps tentang nafkah anak pada perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil yang mana dalam Putusan Hakim tersebut memutuskan dan menetapkan separuh gaji PNS Tergugat setiap bulan di luar tambahan penghasilan PNS sebagai hak anak atau nafkah anak, hal ini tidak sesuai dengan pedoman PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa jika terjadi perceraian maka pemberian nafkah untuk anak adalah 1/3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hukum Hakim dan dasar hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut, terutama pada jumlah nafkah yang harus diberikan Tergugat untuk nafkah anak. Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti dokumen hukum yakni Putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan yakni pendekatan Undang-Undang, dengan menganalisis makna hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta menyandingkannya dengan putusan yang Penulis gunakan. Dari hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dan menetapkan separuh gaji pokok Tergugat setiap bulan di luar tambahan penghasilan PNS sebagai nafkah anak dengan pertimbangan Tergugat yang masih mendapat tambahan penghasilan selain gaji pokok PNS. Dengan ini penulis menilai bahwa putusan telah berorientasi pada keadilan, keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial serta kepatutan untuk memenuhi kebutuhan anak.

Actions (login required)

View Item