Rachmaningtyas, Fratiwi (2023) Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No.6 tahun 2019 Terhadap Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak Termohon Dispensasi Perkawinan Bawah Umur di Pengadilan Agama Banjarbaru. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (873kB)
	Text Awal.pdf Download (855kB)
	Text Abstrak.pdf Download (105kB)
	Text BAB I.pdf Download (347kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB)
	Text BAB III.pdf Download (267kB)
	Text BAB IV.pdf Download (685kB)
	Text BAB V.pdf Download (103kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (266kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (245kB)

ABSTRAK

Dalam perkawinan Islam tidak menyebutkan batasan usia secara jelas, sehingga dalam melangsungkan perkawinan umumnya standar yang menjadi acuan bagi calon mempelai adalah sudah mencapai usia baligh. Rasulullah menyebutkan pemuda untuk menikah jika sudah dalam keadaan mampu. Ukuran kemampuan yang disebutkan dapat dimaknai sebagai kesiapan baik dari sisi fisik, yaitu kesehatan secara umum maupun kesehatan reproduksi. Kemampuan mempelai juga di ukur dalam aspek ekonomi. Tingginya perkawinan di bawah umur membuat semua pihak merumuskan regulasi dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung no.5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim yang memeriksa permohonan dispensasi kawin menggunakan pedoman ini dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan efektivitas dari Perma no.5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banjarbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Jenis penelitian lapangan dilakukan dengan teknik purposed sampling. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara semi tersruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif Data pada penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung no.5 tahun 2019 telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh hakim dalam persidangan dispensasi kawin. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 mengenai pemeriksaan kondisi psikologis dan kesiapan anak terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru cukup efektiv. Hal ini dilihat dari faktor subtansi hukum yang telah terlaksana, hanya saja ada sebagian subtansi hukum yang belum terlaksana untuk menimbang, memutus dan menetapkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini dikarenakan perbedaan usia menurut ketentuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dengan Undang Undang Perkawinan yang menyebabkan calon mempelai di atas 18 tahun tidak mendapatkan pemeriksaan psikologis oleh Puspaga Berkarakter Banjarbaru. Hakim juga belum menggunakan pendampingan konselor anak dalam ruang sidang untuk melihat kondisi psikologis dan kesiapan anak

Actions (login required)

View Item