Fitria, Nurul (2023) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (149kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (452kB)
	Text BAB I.pdf Download (764kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (852kB)
	Text BAB III.pdf Download (820kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (505kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (502kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Telah lebih dari 10 tahun Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Nomor 15 tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol disahkan. Perda ini melarang 3 kegiatan yakni memproduksi minuman beralkohol, mengedarkannya baik dalam konteks jual beli ataupun pemberian, dan menyimpannya. Waktunya telah tiba untuk mengetahui implementasi dan efektivitas perda ini. Objek penelitian ini adalah implementasi perda No. 15/2011/Kab. HST dan faktor-faktor penghambatnya. Subjek penelitian ini adalah 1) pembuat perda yakni pemerintah Kab. HST dan anggota DPRD Kab. HST; 2) penegak hukum yakni Satpol PP, Polres HST, dan Pengadilan Negeri Barabai; 3) masyarakat yang terdiri dari kepala desa dan warga Kab. HST. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan subjek penelitian berjumlah 14 dari beberapa lembaga dan anggota masyarakat seperti Satpol PP, Polres, Pengadilan Negeri, bidang hukum Sekda, DPRD HST antara bulan Maret 2022 dan Januari 2023. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di lapangan dan pengumpulan data tertulis melalui Lembaga-lembaga penegak hukum. Penelitian berlokasi di 3 kecamatan di wilayah Kab. HST yakni Kec. Barabai, Kec. Batang Alai Utara, dan Kec. Batang Alai Selatan. Dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Perda ini ketika diimplementasikan selama lebih dari 10 tahun, belum mencapai tujuan dari pembuatannya yakni kasus pelanggaran terkait miras kasusnya tinggal sedikit atau tidak ada sama sekali. Namun, kenyataannya kasus�kasus pelanggaran terkait miras masih banyak terjadi sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kab. HST dan catatan kepolisian Kab. HST. Selain itu, dimasyarakat juga banyak laporan mengenai orang yang mengonsumsi miras dan yang berjualan. Dengan demikian perlu dianalisis apakah yang menjadi persoalan di sini, saya melihat kepada 3 kemungkinan apakah ada masalah dari landasan filosofis perda ini ataukah ada masalah pada aspek sosiologis masyarakat HST atau masalahnya mungkin ada pada aspek yuridisnya. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini ada pada aspek yuridis. Spesifiknya, masalah ada pada ringannya ancaman hukuman bagi pelanggar dan inkonsistensi pada pelaksanaan hukuman terhadap pelanggar. Para pelaksana perda harus bersikap konsisten dalam melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar dan lebih sering untuk menerapkan hukuman paling berat yang diharapkan memberikan efek jera. Para pembuat hukum perlu secara serius mempertimbangkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar daripada yang ada pada peraturan perundangan-undangan saat ini.

Actions (login required)

View Item