Halimah, Siti (2023) Dasar Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SITI HALIMAH.pdf Download (225kB)
	Text AWAL SITI HALIMAH.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK SITI HALIMAH.pdf Download (253kB)
	Text BAB I.pdf Download (439kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text BAB III.pdf Download (337kB)
	Text BAB IV.pdf Download (300kB)
	Text BAB V.pdf Download (199kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SITI HALIMAH.pdf Download (277kB)
	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SITI HALIMAH.pdf Download (225kB)

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk upaya menjaga stabilitas konstitusi. Sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun seiring berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam melakukan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 bertanggal 08 Februari 2010 terkait Pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perpu KPK). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni menelaah peraturan perUndang-Undangan, teori dan asas-asas hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi pustaka (library research) dan analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kewenangan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang secara eksplisit tidak termasuk pada ranah Mahkamah Konstitusi tetapi melalui pertimbangan dampak yang ditimbulkan oleh Perpu sama dengan Undang-Undang maka melalui yurisprudensi, Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan pengujian Perpu terhadap Undang-Undang Dasar. Namun kekuatan dan kelayakan dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi masih belum kuat.

Actions (login required)

View Item