Husna, Paradila (2023) Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Skripsi, Syariah.

	Text KEASLIAN.pdf Download (314kB)
	Text COVER SAMPAI dengan tabel.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK halamn yang memuat abstark.pdf Download (107kB)
	Text BAB I.pdf Download (239kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB)
	Text BAB III.pdf Download (18kB)
	Text BAB IV.pdf Download (480kB)
	Text BAB V.pdf Download (9kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (222kB)
	Text Lampiran-Lampiran.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Masalah dalam Penelitian ini adalah beberapa warga desa tabunganen tengah mengalami pemberhentian BLT secara tidak merata dan sebagian lagi ada penambahan dari warga masyarakat penerima bantuan langsung tunai ini, diperkirakan hampir 50% warga masyarakat Desa Tabunganen Tengah yang tidak mampu tidak menerima BLT. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa jika masyarakat tidak memilih kepala desa maka penerima bantuang langsung tunai ini tidak menerima bantuan langsung tunai karena tidak ikut dalam pemilihan beliau. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Proses Pengelolaan Dana Desa BLT, Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa BLT Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Di Desa Tabunganen Tengah Proses Pengelolaan Dana Desa BLT sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala No. 58 Tahun 2021 tetapi ada kendala dalam proses tersebut bahwa dalam Proses Pengelolaan ini dikatakan baik karena kendala tersebut sudah diselesakan sebelum proses tersebut berjalan dan kendala itupun tidak menganggu proses pengelolaan dana desa BLT di desa Tabunganen Tengah. Kedua kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa di Tabunganen ialah tentang Pembataan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) didalam Peraturan dari Pusat bahwa anggaran dana desa utuk BLT sudah ditentukan berapa Persen dana desa untuk BLT dan otomatis desa juga harus menyesuaikan antara Dana Desa dan Dana BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan kendala kedua ialah aparat desa bingung menentukan kreteria yang masuk dalam BLT dikarenakan nama yang terdaftar di BLT juga ada didaftar Penerima PKH Lansia tetapi kendala ini sudah di atasi. Nama yang terdaftar dalam BLT maupun PKH Lansia, para penerima boleh memilih salah satu saja.

Actions (login required)

View Item