Musthofa, Ahmad Thofiqul (2023) Dampak Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.

	Text Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf Download (86kB)
	Text Awal.pdf Download (2MB)
	Text Abstrak.pdf Download (490kB)
	Text BAB I.pdf Download (686kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (897kB)
	Text BAB III.pdf Download (217kB)
	Text BAB IV.pdf Download (863kB)
	Text BAB V.pdf Download (311kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (428kB)
	Text Lampiran.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pasangan pernikahan siri yang ingin membuat kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, bagi pasangan pernikahan siri dapat bersatu dalam kartu keluarga dengan syarat mengguanakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak “SPTJM”. Keterlibatan SPTJM ini menjadi langkah positif, karena dapat terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan status sebagai suami istri dan dapat membuat akta kelahiran anak dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan dan dampak kepenggunaan kartu keluarga pernikahan siri di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari delapan orang, diantarnya, tiga dari pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang terdiri dari, Ketua Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Staf Bagian Pembuatan Dokumen Kependudukan, dan Staf Bagian Penerimaan, serta lima orang dari pelaku pernikahan siri yang ingin membuat kartu keluarga. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa, proses pembuatan kartu keluarga untuk pernikahan siri harus mematuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, antara lain: 1) pasangan pernikahan siri harus berusia minimal 19 tahun, 2) menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang di dalamnya harus menyertakan dua orang saksi yang telah mempunyai kartu tanda penduduk. Dampak kepenggunaan kartu keluarga memberikan manfaat signifikan seperti pembuatan akta kelahiran anak, layanan BPJS, perubahan status KTP, dan penerimaan LPG 3 kg. Dampak positifnya terhadap ketahanan keluarga melibatkan aspek ekonomi, kesejahteraan, dan administrasi, sekaligus terkait dengan prinsip-prinsip maqashid syari’ah seperti perlindungan keturunan, perlindungan harta, dan perlindungan jiwa. Perlu dicatat, meskipun memberikan manfaat, kartu keluarga pernikahan siri memiliki implikasi signifikan terkait keterbatasan legalitas dalam aspek ketahanan keluarga. Kesimpulannya, bahwa kartu keluarga yang di dasarkan pada buku nikah lebih diunggulkan daripada SPTJM dalam hal kemudahan penggunaan dan dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip maqashid syari’ah yang lebih luas, sekaligus memberikan akses yang lebih baik dalam mendukung ketahanan keluarga.

Actions (login required)

View Item