Agustina, Aulia (2023) Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat (Studi di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (588kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (31kB)
	Text BAB I.pdf Download (298kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text BAB III.pdf Download (126kB)
	Text BAB IV.pdf Download (330kB)
	Text BAB V.pdf Download (46kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah disebut dengan desentralisasi, sehubungan dengan perangkat daerah, di dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengakui bahwa kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Camat sebagai pemimpin kecamatan berkewajiban untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan kecamatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan utama dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi tugas dan fungsi camat dalam undang-undang tersebut, serta faktor penghambatnya. Peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi camat Gambut di dalam undang-undang tersebut serta untuk menelisik faktor-faktor penghambatnya di lapangan. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Lokasi penelitian ini berada di kawasan Kecamatan Gambut Kabupaten banjar. Data dalam penelitian ini diperoleh dari obsevasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu belum sepenuhnya optimal. kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. Camat harus mengadakan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif serta memastikan informasi pemerintahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Actions (login required)

View Item