Gunawan, Adri (2024) Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2015 Kota Banjarmasin). Skripsi, Syariah.
Text
KEASLIAN TULISAN ADRI GUNAWAN.pdf Download (255kB) |
|
Text
AWAL ADRI GUNAWAN.pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK ADRI GUNAWAN.pdf Download (250kB) |
|
Text
BAB 1 ADRI GUNAWAN.pdf Download (418kB) |
|
Text
BAB 2 ADRI GUNAWAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (585kB) |
|
Text
BAB 3 ADRI GUNAWAN.pdf Download (195kB) |
|
Text
BAB 4 ADRI GUNAWAN.pdf Download (476kB) |
|
Text
BAB 5 ADRI GUNAWAN.pdf Download (151kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA ADRI GUNAWAN.pdf Download (163kB) |
|
Text
LAMPIRAN ADRI GUNAWAN.pdf Download (324kB) |
ABSTRAK
Ruang publik berperan dalam mendefinisikan karakter sekaligus bernilai sebagai aset bagi suatu kota. Ruang publik yang berkualitas tinggi dengan lingkungan yang terpelihara baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat di perkotaan dengan menciptakan nilai tambah secara ekonomi ataupun sosial. Namun, sekarang ruang publik Kota Banjarmasin telah dikotori dengan vandalisme, ataupun poster-poster yang berserakan tidak pada tempatnya dan tanpa izin dari pemerintah kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan Dari Tindakan Vandalisme).Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan desktiptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan editing, deskriptif, matrik, dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Menanggulangi Aksi Vandalisme (Analisis Terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan Dari Tindakan Vandalisme) telah berjalan sesuai SOP, peran pemerintah kota banjarmasin yakni melakukan pengawasan, penataan dan penertiban kepada vandalisme yang secara sembarangan dan tidak berizin, namun pelaksanaannya berjalan tidak efektif, dapat dilihat dengan kasus yang semakin tinggi dari tahun ke tahun dari 1.651 sampai diangka 1.690 kasus di tiga tahun terakhir. Kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Banjarmasin adalah faktor hukum yakni perda itu sendiri, sarana dan prasarana yang tidak lengkap, masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar, serta faktor kebudayaan yang mempengaruhi masyarakat.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | mr mahyudin S.IPust |
Date Deposited: | 24 Jan 2024 02:32 |
Last Modified: | 24 Jan 2024 02:32 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25945 |
Actions (login required)
View Item |