Nisa, Khairatun (2024) Sengketa Kasus Sanda Berlapis di Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (145kB)
	Text AWAL.pdf Download (435kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (111kB)
	Text BAB I.pdf Download (220kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text BAB III.pdf Download (163kB)
	Text BAB IV.pdf Download (370kB)
	Text BAB IV.pdf Download (370kB)
	Text BAB V.pdf Download (110kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (198kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transaksi sanda yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Belawang yang terjadi masalah sengketa sanda berlapis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sanda berlapis dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer berupa data dari orang yang menyandakan tanah, kepala desa dan pihak ketiga yang menerima sanda dari pihak kedua. serta data sekunder berupa buku dan bahan bacaan lainnya yang menunjung terkait permasalahan yang diteliti yakni mengenai peraturan perundang�undangan dan juga hukum Islam. Hasil penelitian menujukan Faktor penyebab terjadinya sengketa transaksi sanda berlapis ini karena adanya I’tikad tidak baik dari penerima sanda yang menyadakan lagi objek sandaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik asal tanah, meskipun objek sandaan berada dalam penguasaan penerima sanda tidak seharunya ia menyadakan lagi objek sandaan tersebut kepada pihak lain, pihak yang menyandakan tidak terima tanahnya disandakan lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuannya melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa. dan Proses penyelesaian sengketa yang digunakan masyakat desa Belawang adalah penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam bentuk mediasi namun proses penyelesaian sengketa tersebut bukan termasuk kategori mediasi melainkan termasuk dalam bentuk negosiasi. Meskipun telah dicapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa ini namun salah satu pihak tidak menaati hasil kesepakatan, hingga Kembali terjadi perselisihan diantara keduanya. Proses penyelesaian sengketanya pun masih menggunakan jalur non-litgasi yakni musywarah/perundingan menyerahkan keputusan kepada Kepala Desa proses penyelesaian tersebut termasuk kedalam kategori arbitrase.

Actions (login required)

View Item