Perdana, Arya Putra (2024) Analisa Keadilan Tentang Pembatalan Perkawinan Perempuan yang Tidak Perawan. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (77kB)
	Text AWAL.pdf Download (833kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (91kB)
	Text BAB I.pdf Download (316kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	Text BAB III.pdf Download (280kB)
	Text BAB IV.pdf Download (238kB)
	Text BAB V.pdf Download (31kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (184kB)

ABSTRAK

Banyak pendapat dikalangan masyarakat jika seorang perempuan disebut perawan saat berhubungan badan untuk pertama kalinya akan ada pendarahan. Sehingga pandangan seperti ini menjadi sebuah stigma dalam pernikahan bahwa ketika seorang perempuan tidak dapat membuktikan adanya darah perawan ketika berhubungan pertama kalinya. Akibatnya perempuan atau istri tersebut dapat dipandang sudah tidak perawan atau tidak menjaga kehormatan dirinya sehingga sangat mungkin untuk digugat pembatalan pernikahan, seperti kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1573/Pdt.G/2021AA.BMS. Kajian ini ditujukan untuk melihat apakah adil pembatalan perkawinan terhadap seorang perempuan karena tidak perawan perspektif yuridis dan gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumenter. Adapun metode analisis bahan hukum dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukan pembatalan perkawinan dengan alasan ketidak perawanan dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum. Pembatalan perkawinan yang adil untuk dilakukan adalah karena salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan dan tidak adil apabila karena salah sangka tanpa unsur kesengajaan. Menurut hukum islam pembatalan perkawinan dengan alasan tidak perawannya perempuan dapat dilakukan, jika saat ditanya perempuan tersebut tidak berterus terang atau berbohong tentang keperawanannya dan laki-laki tidak rela dan ridha akan hal tersebut. pembatalan perkawinan dilakukan dalam rangka memelihara jiwa (hifdz al-nafs) agar terhindarnya laki-laki dari menzalimi perempuan, begitu juga sebaliknya bagi perempuan. Pembatalan perkawinan terhadap seorang perempuan yang tidak perawan merupakan bias gender dan sebuah ketidakadilan gender. Budaya patriarki memberi pengaruh yang kuat sehingga perempuan tidak ditempatkan setara dengan laki-laki dan dalam kedudukan subordinat. Aturan yang dijadikan sebagai dasar untuk menimbulkan alasan-alasan pembatalan pernikahan seperti penipuan dan salah sangka dalam pernikahan, cenderung berpihak kepada laki-laki. Hal ini mencerminkan pembatalan perkawinan pada perempuan tidak memenuhi asas equality before the law

Actions (login required)

View Item