Zakaria, Muhammad Najib (2024) Peran Strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Haruai. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (1).pdf Download (54kB)
	Text AWAL (1).pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK (1).pdf Download (191kB)
	Text BAB 1.pdf Download (737kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (610kB)
	Text BAB 3.pdf Download (206kB)
	Text BAB 4.pdf Download (691kB)
	Text BAB 5.pdf Download (194kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (420kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRA.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud dan Demokrasi di tingkat Pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam hal ini peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang meciptakan peraturan desa bersama Kepala Desa dalam membangun peradaban desa yang baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Adanya aturan hukum mengenai pemerintahan desa yang belum membuahkan hasil atas apa yang semestinya diharapkan dari Peraturan hukum dan undang-undang sistem pemerintahan desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sering kali terabaikan oleh perangkat-perangkat desa yang terkait didalamnya, khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Maka, penyusun mengkaji data dan fakta yang terjadi terhadap proses BPD dalam pembentukan Perdes dan kendala-kendala BPD dalam membentuk Peraturan Desa Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang didalamnya dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif, pengamatan dan studi kasus. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Nawin, Desa Halong, Desa Hayup, dan Desa Bongkang dalam menjalankan fungsi legislasi desa dan optimalisasi perannya dalam pembentukan peraturan desa yang dapat menjadi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa Peran BPD di Desa Nawin, Desa Halong, Desa Hayup dan Desa Bongkang belum cukup optimal dalam implementasi fungsinya sebagai legislator dalam proses pembentukan peraturan desa serta banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan peraturan desa seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala BPD dalam penyususnan dan penetapan Perdes ialah kesadaran masyarakat terhadap peraturan desa, kualitas kinerja aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang baik, kurangnya anggaran dalam setiap menjalankan proses legislasi, dan kurangnya kualitas internal Badan Permusyawaratan itu sendiri.

Actions (login required)

View Item