Khasanah, Nurul (2024) Konsep Pembentukan Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu (Studi Kritis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Di MK). Skripsi, Syariah.

	Text AWAL.pdf Download (2MB)
	Text 2. BAB I.pdf Download (922kB)
	Text 3. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 4. BAB III.pdf Download (815kB)
	Text 5. BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text 6. BAB V.pdf Download (577kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (530kB)
	Text 8. LAMPIRAN.pdf Download (4MB)
	Text 9. SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (572kB)
	Text 10. ABSTRAK.pdf Download (254kB)

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) telah berjalan lima kali sejak pemilu pertama di tahun 1999 hingga pemilu terakhir pada tahun 2019. Setidaknya hingga ini persoalan sengketa hasil pemilu masih berkelit bukan hanya pada pencegahan pelanggaran tetapi juga penanganannya. Atensi terhadap wacana pembentukan Peradilan Khusus masih sering dibicarakan dalam lingkup penelitian hukum, namun pembicaraan tersebut belum memunculkan titik terang. Sedangkan hukum mestinya harus berjalan sesuai dinamika kebutuhan di masyarakat, sehingga jika terjadi penundaan terhadap pembaharuan hukum maka akan berpengaruh terhadap keseimbangan hukum dan ketatanegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis dan perundang-undangan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunkan metode studi kepustakaan yang kemudian diperoleh dalam tiga jenis yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data yang sudah terkumpul kemudian dialisis dengan menggunakan analisis hukum normatif. Maka melalui penelitian ini akan diketahui beberapa kesimpulan yaitu. Pertama, Konsep peradilan khusus sengketa hasil Pemilu menggunakan metode litigasi yang bermuara di PTUN dengan model Ad Hoc dan putusan final dan mengikat, sengketa diadili dengan sistem berjenjang tanpa upaya banding namun ada upaya kasasi di PT-TUN dengan putusan final dan mengikat. Kedua, penyelesaian sengketa hasil Pemilu di MK bukan merupakan sistem peradilan berjenjang sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadap kemungkinan kekeliruan dalam putusan final dan mengikat yang telah diputus MK

Actions (login required)

View Item