Mujiburrahman, Mujiburrahman (2024) Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung). Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (397kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (194kB)
	Text BAB I.pdf Download (385kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text BAB III.pdf Download (652kB)
	Text BAB IV.pdf Download (404kB)
	Text BAB V.pdf Download (193kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (291kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (210kB)

ABSTRAK

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Maqashid Syari’ah, Pengadilan Agama Tanjung Penelitian ini berangkat dari 2 (dua) fakta bahwa dari seluruh pengadilan di wilayah hukum Kalimantan selatan yang berjumlah 13 pengadilan, Pengadilan Agama Tanjung menjadi pengadilan yang banyak menolak permohonan dispensasi nikah dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya. Kemudian adanya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung karena sebab catin telah hamil, hal tersebut menimbulkan kekaburan ketentuan yang ada pada PERMA No. 5 tahun 2019 terutama pertimbangan karena catin wanita dalam keadaan hamil, ditambah lagi pernyataan dari ketua kamar peradilan agama bahwa kehamilan tidak dapat dijadikan alasan mendesak untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah dispensasi nikah dan seluruh putusan dispensasi nikah di PA Tanjung selama tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung tahun 2022, hakim berusaha mewujudkan keadilan subtantif dengan pertimbangannya. Secara yuridis normatif telah memenuhi aspek-aspek hukum formil maupun materil dan tidak bertentangan dengan PERMA No. 5 tahun 2019. Alasan mendesak yang dinilai oleh para hakim sejatinya merupakan pertimbangan dari kebijaksanaan hakim dalam melihat keadaan para pihak. Kedua, hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyah untuk menegakkan maqashid syari’ah dalam menimbang dan memutuskan permohonan, terutama yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Khususnya, dalam upaya untuk menjaga keturunan (hifzh al-nasl), yang bertujuan untuk mencapai tujuan maqashid syari’ah,yaitu tujuan yang berlangsung lama.

Actions (login required)

View Item