Sukma, Fitriani (2024) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah Yang Akadnya Dihadiri Oleh Satu Orang Saksi (Analisis Putusan Pengadilan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (224kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (163kB)
	Text BAB I.pdf Download (667kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB)
	Text BAB III.pdf Download (420kB)
	Text BAB IV.pdf Download (649kB)
	Text BAB V.pdf Download (282kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (393kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (5MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya putusan Pengadilan Agama Batulicin No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn mengenai isbat nikah yang akadnya dihadiri oleh satu orang saksi serta adanya dissenting opinion hakim dalam mengabulkan putusan. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu; bagaimana alasan hakim dalam pertimbangan hukum pada putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn tentang akad nikah yang dihadiri oleh satu orang saksi dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn tentang akad nikah yang dihadiri oleh satu orang saksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim dalam pertimbangan hukumnya dan dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn tersebut dengan asas-asas hukum dan tujuan peradilan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian kepustakaan dan empiris, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta melakukan wawancara dengan hakim guna sebagai bahan konfirmasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologi hukum, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, studi dokumen dan studi pustaka, diolah dengan tahap-tahap sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah setelah ditemukannya fakta-fakta hukum yang ada di persidangan bahwa hakim dalam pertimbangannya memiliki perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam menentukan kehadiran saksi nikah. Secara normatif, kurangnya saksi dalam sebuah akad pernikahan, maka pernikahannya dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 ayat (2) KHI. Tapi dalam hal ini hakim yang mengabulkan mengambil pendapat mazhab Maliki agar memperoleh kemanfaatan bagi para pemohon dan termohon. Menurut penulis, permohonan pemohon dapat diterima karena hakim harus mengedepankan keadilan dan kemanfaatan dalam perkara yang telah pasti hukumnya

Actions (login required)

View Item