EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan di Kota Banjarbaru

Lutfi, Muhammad (2024) Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan di Kota Banjarbaru. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (60kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (881kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (127kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (238kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (200kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (132kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (457kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (95kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (138kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (4MB)

ABSTRAK

Dengan melihat masih banyaknya kawasan yang belum terjangkau PJU dan PJL, perlu adanya peninjauan hukum sesuai dengan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap permasalahan ini. Hal ini juga mengingat bawah Pemerintah Kota Banjarbaru melalui PERDA Kota Banjarbaru Nomer 1 Tahun 2018 tentang PJU dan PJL yang bertujuan untuk menerangi jalan nasional, provinsi, dan juga kota. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perda adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), artinya, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda. Agar undang-undang tersebut efektif, diperlukan kehadiran aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi. Dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi terkadang diberikan untuk mendorong ketaatan, sehingga keadaan ini mungkin menunjukkan bahwa undang-undang tersebut efektif. Penelitian ini menggunakan metode Hukum Empiris atau biasa di sebut Field Research atau penelitian lapangan. Penelitian hukum emperis menyelidiki hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai fenomena sosial yang tersirat yang dialami oleh setiap orang dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis karena peneliti menyelidiki apa yang melatarbelakangi penerapan undang-undang tersebut. Berdasarkan hasil peneitian yang dilakukan Peneliti di lapangan dari Implementasi Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan yang mana dari masyarakat, kelurahan, dan Disperkim telah melakukan kerjasama satu sama lain dalam melakukan penjagaan, pengamanan dan pemeliharaan dengan cara menampung aspirasi dan menyampaikan usulan masyarakat melalui musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota melalui Dinas, dan keamanan atas JPU tersebut diserahkan kepada masyarakat atas permintaan Disperkim agar masyarakat dapat memelihara sebagai mana mestinya. Namun masih saja belum maksimal karena mash adanya kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Banjarbaru yatu, kurangnya sosialisasi dari penegak hukum dan jumlah anggaran

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Mahyuddinnor S.I.Pust
Date Deposited: 18 Jul 2024 02:02
Last Modified: 18 Jul 2024 02:59
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27273

Actions (login required)

View Item View Item