Ramadina, Asti (2024) Penerapan Asas Contra Legem dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk). Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (294kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (277kB)
	Text BAB I.pdf Download (659kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (704kB)
	Text BAB III.pdf Download (437kB)
	Text BAB IV.pdf Download (592kB)
	Text BAB V.pdf Download (390kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (377kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (5MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor: 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk) tentang pengabulan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam putusannya Hakim menggunakan asas contra legem yang mana asas tersebut menyelisihi undang-undang, dalam perkara ini undang-undang yang diselisihi adalah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Majelis hakim dalam menerapkan asas contra legem dalam putusan 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk dan untuk mengetahui analisis yuridis normatif terhadap putusan 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis, bahan hukum ditafsirkan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerapkan asas contra legem didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat alternatif izin poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika pasal tersebut diterapkan secara ketat, putusan tersebut tidak akan memberi manfaat kepada para pihak yang berperkara. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi calon istri kedua yang sedang mengandung anak Pemohon, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban dari pihak Pemohon. Majelis Hakim dalam perkara ini lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum. Sedangkan analisis Analisis yuridis normatif terhadap putusan izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk menunjukkan bahwa semua syarat materil dan formil telah terpenuhi. Namun, Penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan Majelis Hakim. Penulis berpendapat bahwa interpretasi sistematis dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu dengan mengaitkan Pasal 4 ayat (2) dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan kesimpulan bahwa istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam perkara mengurus rumah tangga, alasan tersebut menurut Penulis telah memenuhi syarat alternatif poligami. Dengan demikian, syarat alternatif dan kumulatif izin poligami dapat dipenuhi, serta ketiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai. Sehingga tidak perlu menerapkan asas contra legem dalam kasus ini

Actions (login required)

View Item