Shahab, Syarifah Najwa Alawiyah (2024) Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 10/PN -BPSK.BJM/VII/2023 di BPSK Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN - Syarifah Najwa Alawiyah Shahab HES.pdf Download (223kB) |
|
Text
AWAL - Syarifah Najwa Alawiyah Shahab HES.pdf Download (1MB) |
|
Text
ABSTRAK - Syarifah Najwa Alawiyah Shahab.pdf Download (139kB) |
|
Text
BAB I - Syarifah Najwa Alawiyah Shahab.pdf Download (385kB) |
|
Text
BAB II - Syarifah Najwa Alawiyah Shahab.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB) |
|
Text
BAB III - Syarifah Najwa Alawiyah Shahab.pdf Download (224kB) |
|
Text
BAB IV - Syarifah Najwa Alawiyah Shahab.pdf Download (353kB) |
|
Text
BAB V - Syarifah Najwa Alawiyah Shahab.pdf Download (143kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA - Syarifah Najwa Alawiyah Shahab.pdf Download (186kB) |
|
Text
LAMPIRAN - Syarifah Najwa Alawiyah Shahab.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan dari kerugian atau pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Namun, dalam perkara ini, konsumen tidak mengalami kerugian atau pelanggaran perlindungan konsumen oleh pelaku usaha. Sebaliknya, yang terjadi adalah konsumen tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan BPSK dan kesesuaiannya dalam menerima dan menangani sengketa secara arbitrase pada perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 di BPSK Kota Banjarmasin. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yakni: Bagaimana Pertimbangan BPSK Kota Banjarmasin Dalam Menerima Sengketa Dalam Perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 dan Bagaimana Kesesuaian Pertimbangan BPSK Dalam Menerima Dan Menangani Sengketa Secara Arbitrase Perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian di Kantor BPSK Kota Banjarmasin dan menganalisis berkas putusan perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023. Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, berkas putusan BPSK, buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi-skripsi dan pendapat para ahli. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disimpulkan melalui metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh analisis BPSK menerima sengketa yang bukan termasuk dalam tugas dan wewenangnya, karena terdapat satu poin yang tidak sesuai dan tidak terpenuhi dalam persyaratan pengaduan gugatan di BPSK yang terdapat pada Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M DAG/4/2007 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selain itu, meskipun BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, model penyelesaian sengketa arbitrase di BPSK berbeda dengan lembaga arbitrase lainnya seperti BANI atau BASYARNAS. BPSK tetap berwenang menangani sengketa arbitrase jika para pihak sepakat untuk memilih arbitrase di BPSK, meskipun dalam perkara ini, sengketa wanprestasi yang terjadi tidak melibatkan kerugian pada pelaku usaha. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang ada, Pengadilan Negeri harusnya menjadi lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Keberadaan BPSK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam Islam juga diperhatikan sebagai pertimbangan dalam penanganan sengketa ini.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
Depositing User: | Mahyuddinnor, S.I.Pust |
Date Deposited: | 14 Jan 2025 03:51 |
Last Modified: | 14 Jan 2025 03:51 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28154 |
Actions (login required)
View Item |