Khaikannor, Nabila (2025) Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara). Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (397kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (184kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (624kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (710kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (329kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (408kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (287kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (424kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (2MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul akibat perceraian, khususnya dalam hal pemberian nafkah kepada anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah. Dalam praktiknya di Kecamatan Daha Utara, masih banyak ayah yang lalai menjalankan kewajiban tersebut, sehingga anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya secara layak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah pada anak pasca perceraian serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran atau kelalaian ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode sosiologi hukum, yang berfokus pada kondisi nyata di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dalam kasus perceraian dan pemberian nafkah anak, termasuk ayah, ibu, dan pihak keluarga lainnya di Kecamatan Daha Utara. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, guna menginterpretasikan fenomena sosial terkait praktik pemberian nafkah berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah pada anak pasca perceraian di Kecamatan Daha Utara belum berjalan secara optimal. Beberapa ayah memberikan nafkah, namun tidak sesuai ketentuan, dan banyak juga yang menghentikan pemberian nafkah karena konflik dengan mantan istri atau keluarga pihak istri, pernikahan baru, serta faktor ekonomi. Kesadaran hukum yang rendah dan kurangnya pengawasan atau penegakan hukum turut memperparah situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, peran aktif lembaga peradilan, dan penguatan instrumen hukum guna menjamin hak anak tetap terpenuhi setelah perceraian orang tuanya
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | Yoe Oden |
Date Deposited: | 17 Jun 2025 05:30 |
Last Modified: | 17 Jun 2025 05:30 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29014 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |