Fadilla, Hafidzah (2025) Praktik Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Oleh KUA Kota Banjarbaru. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (117kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (45kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (304kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (132kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (371kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (46kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (192kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pernikahan sirri di Indonesia yang sering kali menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal pengakuan anak dan penentuan wali nikah. KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan pernikahan memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan pernikahan dan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, kehilangan buku nikah juga menjadi masalah signifikan yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Buku nikah berfungsi sebagai dokumen resmi yang membuktikan sahnya pernikahan, dan kehilangan dokumen ini dapat menghambat pengurusan administrasi terkait pernikahan, termasuk pada pendaftaran nikah anak perempuan pertama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Kepala dan Penghulu KUA se Kota Banjarbaru dalam menangani kasus pernikahan sirri dan implikasinya terhadap penentuan wali nikah bagi anak perempuan, serta bagaimana mereka memberikan solusi bagi pasangan yang mengalami kehilangan buku nikah, beserta alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam mengemukakan pendapat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui teknik wawancara dan observasi. Data yang diperoleh kemudian diproses melalui tahapan editing, deskripsi, dan penyusunan matriks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala dan Penghulu KUA se Kota Banjarbaru memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam menangani pendaftaran nikah tanpa buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama, tetapi seluruhnya menggunakan pendekatan fleksibel dalam menangani pernikahan sirri. Anak yang lahir dari pernikahan sirri diakui sebagai sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga tidak menghilangkan hak ayah sebagai wali nikah. KUA juga memungkinkan penggunaan wali hakim sebagai alternatif bagi pasangan yang tidak dapat menggunakan wali dari pihak keluarga perempuan disebabkan kawin hamil. Kehilangan buku nikah menjadi kendala dalam membuktikan status pernikahan, namun KUA memberikan panduan untuk mendapatkan pengganti buku nikah. Dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 dan hukum fikih Islam
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | Yoe Oden |
Date Deposited: | 17 Jun 2025 05:50 |
Last Modified: | 17 Jun 2025 05:50 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29015 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |