Latif, Abdul (2025) Analisis Teori Keadilan Terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Akibat Istri Nusyuz. Tesis, Pascasarjana.
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (164kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (934kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (146kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (454kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (385kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (129kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (182kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (120kB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara cerai akibat istri nusyuz, yang menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan teori keadilan dalam putusan tersebut. Dalam hukum Islam, nusyuz memiliki konsekuensi hukum tertentu, termasuk hak-hak finansial bagi istri dan suami pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan analisis sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak serta kesesuaiannya dengan asas keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber hukum utama yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Pelaihari yang dikaji dengan teori keadilan dalam hukum Islam dan teori keadilan menurut filsafat hukum. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif guna memahami pertimbangan hukum hakim serta implikasinya terhadap hak-hak para pihak dalam perkara cerai akibat istri nusyuz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan dasar hukum yang kuat, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga mengedepankan aspek kepastian hukum dengan menegaskan bahwa istri yang nusyuz kehilangan hak atas nafkah iddah. Namun demikian, dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak semata-mata berpijak pada aturan normatif, melainkan juga memperhatikan dinamika rumah tangga yang melatarbelakangi konflik, yang memungkinkan pengkategorian tindakan nusyuz secara kontekstual. Dari perspektif keadilan, putusan ini mencerminkan pendekatan keadilan distributif, di mana pemberian mut’ah kepada istri yang nusyuz menunjukkan adanya pertimbangan atas kerentanan ekonomi pihak perempuan pascaperceraian. Meski demikian hakim dalam perkara Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Plh tidak memberikan mut’ah yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam hal pertimbangan hukum.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 07 Jul 2025 06:42 |
Last Modified: | 07 Jul 2025 06:42 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29263 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |