Rizaldi, Rizaldi (2025) Peran Kepolisian Daerah Kalimatan Selatan dalam Perlindungan Hukum Kasus Catfishing Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (287kB) |
![]() |
Text
AWAL.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (248kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (382kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (616kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (425kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (508kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (148kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (380kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (4MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada peran lembaga kepolisian, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan, dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penipuan identitas diri (catfishing) yang semakin marak terjadi di era digital. Fenomena catfishing melibatkan penggunaan identitas palsu oleh pelaku untuk menipu korban demi keuntungan pribadi, baik dalam bentuk finansial maupun emosional.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam menangani kasus catfishing di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan korban catfishing, sementara data sekunder berasal dari kajian literatur dan peraturan perundang undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ditreskrimsus Polda Kalsel mencakup upaya preventif, seperti edukasi publik dan pengawasan, serta tindakan represif dalam bentuk penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya teknis, serta perlunya penguatan koordinasi antar lembaga.Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di kepolisian, serta perluasan kampanye kesadaran publik mengenai risiko penipuan identitas online. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber yang berkembang pesat.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 07 Jul 2025 07:37 |
Last Modified: | 07 Jul 2025 07:38 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29267 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |