EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Kristanto, Andrian (2025) Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf

Download (103kB)
[img] Text
AWAL_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf

Download (124kB)
[img] Text
BAB I_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf

Download (637kB)
[img] Text
BAB II_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (441kB)
[img] Text
BAB III_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf

Download (24kB)
[img] Text
BAB IV_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf

Download (363kB)
[img] Text
BAB V_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf

Download (8kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf

Download (131kB)
[img] Text
LAMPIRAN_Skripsi__Andrian Kristanto.pdf

Download (5MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan tantangan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2024 sebagai upaya memberikan bantuan sosial bersyarat kepada pasangan usia subur miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun, pelaksanaan bantuan tersebut masih menghadapi persoalan serius, seperti distribusi yang tidak merata, kurangnya pengawasan, serta minimnya keterlibatan masyarakat rentan dalam proses pendataan. Fenomena ini menjadi latar belakang penting dalam penelitian ini, terutama dengan fokus pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian juga berupaya mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kesejahteraan sosial secara adil dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung dengan warga yang tidak menerima bantuan meski tergolong miskin, serta dokumentasi kebijakan terkait. Lokasi penelitian difokuskan pada Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan informan dari Dinas Sosial dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perwali tersebut belum sepenuhnya optimal. Banyak warga miskin yang belum terdata dan tidak menerima bantuan, menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan pengawasan oleh pihak terkait. Selain itu, faktor komunikasi yang tidak efektif dan minimnya koordinasi antarinstansi juga turut menghambat keberhasilan program. Diperlukan pembenahan menyeluruh dari sisi teknis, sistem verifikasi, dan transparansi agar kebijakan ini benar-benar menjangkau sasaran yang tepat.

Item Type: Skripsi
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Sri Yuniarti Fitria
Date Deposited: 31 Jul 2025 06:54
Last Modified: 31 Jul 2025 06:54
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29943

Actions (login required)

View Item View Item