Kristanto, Andrian (2025) Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf Download (103kB) |
![]() |
Text
AWAL_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf Download (124kB) |
![]() |
Text
BAB I_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf Download (637kB) |
![]() |
Text
BAB II_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB) |
![]() |
Text
BAB III_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf Download (24kB) |
![]() |
Text
BAB IV_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf Download (363kB) |
![]() |
Text
BAB V_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf Download (8kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA_Skripsi_Andrian Kristanto.pdf Download (131kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN_Skripsi__Andrian Kristanto.pdf Download (5MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan tantangan utama dalam pembangunan daerah, termasuk di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2024 sebagai upaya memberikan bantuan sosial bersyarat kepada pasangan usia subur miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun, pelaksanaan bantuan tersebut masih menghadapi persoalan serius, seperti distribusi yang tidak merata, kurangnya pengawasan, serta minimnya keterlibatan masyarakat rentan dalam proses pendataan. Fenomena ini menjadi latar belakang penting dalam penelitian ini, terutama dengan fokus pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian juga berupaya mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kesejahteraan sosial secara adil dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara langsung dengan warga yang tidak menerima bantuan meski tergolong miskin, serta dokumentasi kebijakan terkait. Lokasi penelitian difokuskan pada Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan informan dari Dinas Sosial dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perwali tersebut belum sepenuhnya optimal. Banyak warga miskin yang belum terdata dan tidak menerima bantuan, menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan pengawasan oleh pihak terkait. Selain itu, faktor komunikasi yang tidak efektif dan minimnya koordinasi antarinstansi juga turut menghambat keberhasilan program. Diperlukan pembenahan menyeluruh dari sisi teknis, sistem verifikasi, dan transparansi agar kebijakan ini benar-benar menjangkau sasaran yang tepat.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 31 Jul 2025 06:54 |
Last Modified: | 31 Jul 2025 06:54 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29943 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |