Bawaihi, Bawaihi (2025) Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin. Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (127kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (967kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (190kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (330kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (252kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (315kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (176kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (245kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (7MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin. Lahirnya peraturan daerah ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah anak terlantar di Kota Banjarmasin yang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari putus sekolah, bekerja di jalan, hingga lemahnya peran keluarga dan pengawasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Perda No. 6 Tahun 2017 dalam melindungi anak terlantar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait, yaitu JDIH Pemkot Banjarmasin, Satpol PP, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), ditambah wawancara dengan 25 anak terlantar di Kota Banjarmasin. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan landasan teori negara hukum, teori kedudukan dan fungsi perda, teori efektivitas hukum, serta teori perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Perda No. 6 Tahun 2017 sah dan memiliki legitimasi formal, namun pada tataran substantif dan sosiologis belum berjalan efektif. Perda ini lebih cenderung berfungsi sebagai instrumen administratif penertiban daripada instrumen nyata perlindungan anak. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya anak yang memilih hidup di jalan karena faktor ekonomi, lemahnya peran keluarga, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, serta minimnya pembinaan berkelanjutan. Faktor-faktor utama yang menghambat efektivitas perda meliputi: (1) substansi hukum yang lemah karena tidak adanya sanksi tegas, (2) struktur kelembagaan yang parsial, (3) keterbatasan sarana dan prasarana, (4) budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap anak jalanan, serta (5) koordinasi antarinstansi yang lemah.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 28 Nov 2025 00:44 |
| Last Modified: | 28 Nov 2025 00:44 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30227 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




