Munawarah, Siti (2025) Implikasi Poligami Siri Terhadap Pemenuhan Hak Istri Kedua di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (242kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (265kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (388kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (297kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (550kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (221kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (256kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (5MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi dari ditemukannya praktik poligami siri di Kecamatan Labuan amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana istri kedua pada perkawinan poligami siri tidak mendapatkan keadilan dari segi pembagian haknya dibandingkan dengan istri pertama. Fokus pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi poligami siri terhadap pemenuhan hak istri kedua. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber penelitian ini adalah 5 pasang suami dan istri kedua yang melakukan pernikahan poligami siri. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data pada penelitian ini dengan pemeriksaan data, penandaan data, dan penyusunan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami siri yang terjadi di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya karena kondisi kesehatan istri pertama yang kurang baik, kurangnya perhatian, serta dalih menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan poligami tersebut dilakukan secara siri karena masyarakat beranggapan bahwa pernikahan secara resmi sulit untuk dilakukan. Adapun implikasi dalam pemenuhan hak istri kedua pada praktiknya sebagian istri hanya mendapatkan sebagian haknya, tetapi sebagian yang lain mendapatkan haknya secara penuh. Meskipun dalam hukum Islam dalam hal poligami siri, istri kedua tetap memiliki hak yang sama dengan istri pertama, sedangkan dalam hukum positif, poligami berimplikasi dalam pemenuhan hak istri, dimana istri yang dipoligami siri tidak bisa menuntut haknya di hadapan hukum karena tidak memiliki bukti otentik. Dengan demikian, istri dalam pernikahan poligami siri perlu meminta agar pernikahannya disahkan secara hukum melalui pencatatan nikah.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 22 Dec 2025 01:39 |
| Last Modified: | 22 Dec 2025 01:39 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30283 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




