Azhari, Muhammad Rizki (2026) Rekonstruksi Hukum Tentang Ganti Rugi Sisa Pengadaan Tanah Proyek Milik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Disertasi, Pascasarjana.
|
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (416kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (189kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (747kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (993kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (264kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (299kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yuridis terkait ketidakpastian mekanisme dan batasan waktu pemberian kompensasi atas tanah sisa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dinilai masih menyisakan celah regulasi (rechtsvacuum) yang berpotensi merugikan hak perdata pemilik lahan, terutama ketika sebagian tanah yang tidak terambil proyek menjadi terisolasi, sempit, atau tidak lagi memiliki nilai guna ekonomi. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis kelemahan regulasi ganti rugi tanah sisa dalam hukum nasional, meninjau permasalahan tersebut dari perspektif hukum Islam, serta merumuskan rekonstruksi hukum yang berbasis pada nilai keadilan substantif dan kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat preskriptif yang berorientasi pada perumusan norma hukum ideal. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam melalui prinsip la darar wa la dirar dan transformasi konsep Ihya al-Mawat. Dalam penelitian ini, Ihya al-Mawat direkonstruksi bukan sekadar sebagai tindakan fisik menghidupkan lahan, melainkan sebagai kewajiban negara (waliyy al-amr) untuk memulihkan fungsi sosial-ekonomi harta warga negara yang "mati" akibat dampak pembangunan. Negara memikul kewajiban syar‘i untuk memastikan tanah sisa tidak menjadi aset yang terbengkalai melalui pemberian kompensasi (ta’widh) yang adil dan responsif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum pada Pasal 25 dan Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2012 untuk mempertegas kewajiban negara dalam memberikan ganti rugi secara otomatis, transparan, dan memiliki batasan waktu yang jelas. Rekonstruksi ini mencakup penambahan norma mengenai definisi teknis tanah sisa, prosedur sosialisasi yang berkelanjutan, hingga kepastian jangka waktu pembayaran ganti kerugian. Temuan utama penelitian menegaskan bahwa transformasi konsep ihya al-mawat dapat dijadikan landasan konseptual bagi pembentukan hukum positif yang berorientasi pada keadilan distributif. Hal ini diharapkan mampu mencegah kematian ekonomi atas harta masyarakat sekaligus mewujudkan kemaslahatan dalam tata kelola agraria nasional yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
| Item Type: | Disertasi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S3 Ilmu Syariah |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 04 Mar 2026 01:47 |
| Last Modified: | 10 Mar 2026 05:32 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30753 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




