Ulfah, Nina Sri Savarina (2026) Analisis Potensi Pemanfaatan Kembali Bangunan Gedung Terbengkalai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus: Bangunan Gedung di Jalan Jafri Zam-Zam). Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (176kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (802kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (148kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (221kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (214kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (573kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (150kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (175kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan bangunan gedung terbengkalai di kawasan garis sempadan sungai Jalan Jafri Zam-Zam yang semula direncanakan sebagai rumah dinas Wali Kota Banjarmasin. Bangunan ini telah terbengkalai selama kurang lebih 22 tahun sejak wafatnya Wali Kota Sofyan Arfan pada tahun 2003, sehingga menjadi aset menganggur yang mencerminkan pemborosan anggaran dan menimbulkan masalah sosial serta lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan pemanfaatan kembali, menganalisis kesesuaian potensi pemanfaatan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung, serta merumuskan solusi strategis bagi pemerintah daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi dan wawancara mendalam dengan informan dan instansi terkait (BPKPAD, PUPR DLIH, Kelurahan Teluk Dalam) serta masyarakat di Jl. Jafri Zam-Zam. Sementara dokumen yang diteliti adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung berserta literatur ilmiah lainnya yang relevan. Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hambatan utama pemanfaatan kembali adalah dualisme status kepemilikan aset, di mana lahan merupakan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sementara bangunan adalah milik Pemerintah Kota Banjarmasin, diskontinuitas kebijakan pasca 2003, degradasi fisik struktur bangunan akibat cuaca, serta penetapan lokasi sebagai Zona Perlindungan Setempat dalam tata ruang terbaru yang membatasi pembangunan fisik secara ketat. Solusi Solusi strategis yang direkomendasikan adalah penyelesaian sengketa kewenangan melalui mekanisme hibah lahan dari Provinsi ke kota melakukan pembongkaran selektif terhadap struktur yang tidak laik, serta mengalihfungsikan lahan menjadi Ruang Terbuka Hijau, taman kota, waduk resapan air, atau tempat kegiatan ekonomi mikro masyarakat yang bersifat tidak permanen dan ramah lingkungan
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 22 Jun 2026 01:18 |
| Last Modified: | 22 Jun 2026 01:18 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/31224 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




