Rusli, Rusli (2026) Relevansi Kontrak Sosial Menurut Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al Mawardi dengan Sistem Pemilihan Kepala Negara di Indonesia. Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN RUSLI.pdf Download (116kB) |
|
|
Text
AWAL-1.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK RUSLI.pdf Download (267kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (651kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (257kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (433kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (88kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (205kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Pemilihan kepala negara di Indonesia terus-menerus mengalami perubahan sepanjang 80 tahun negara ini merdeka dari penjajahan. Pada akhirnya, dengan keluarnya Undang-Undang No 7 Tahun 2023 telah ditetapkan pemilihan kepala negara yang terbaru dan menyempurnakan pemilihan dari tahun ke tahun sampai sekarang dan dilakukan serentak ke seluruh penjuru negeri dengan sistem pemilihan langsung melalui pemungutan suara. Hal ini merupakan kepedulian pemerintah terhadap demokrasi di Indonesia yang mana sebelum masa pasca amandemen pemilihan presiden sebagai kepala negara dilakukan oleh MPR atau disebut sebagai perwakilan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jika memandang hal ini dalam perpolitikan Islam, ditemukan pemilihan kepala negara di Indonesia memiliki kemiripan terhadap kontrak sosial yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Menurut Al-Mawardi, pemimpin atau khalifah sebagai kepala negara, dipilih bisa melalui bai’at langsung dan diwakilkan oleh kalangan terkualifikasi yang dipilih oleh rakyat itu sendiri, yakni ahl al-hall wa al-’aqdi. Jika diteliti lebih lanjut, ada poin poin relevan antara kontrak sosial Al-Mawardi dengan sistem pemilihan presiden sebagai kepala negara di Indonesia, baik dari segi tujuan, legitimasi, maupun perkembangannya. Hal ini tentu menjadi titik nilai penelitian yang sangat tinggi yang mana pendapat orang dari lebih dari 900 tahun masih relevan dengan pemilihan kepala negara di masa kini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan historis, perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data, penelitian menggunakan teknik pengumpulan studi literature dan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi antara kontrak sosial Al Mawardi dengan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia dapat dilihat pada aspek konseptual atau normatif. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya legitimasi kekuasaan yang berasal dari persetujuan masyarakat, serta adanya hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat. Selain itu, baik dalam pemikiran Al-Mawardi maupun dalam sistem demokrasi Indonesia, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai hak yang bersifat absolut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontrak sosial menurut Al-Mawardi masih relevan dalam memberikan dasar normatif mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat, khususnya dalam hal penyerahan kekuasaan, legitimasi, amanah, dan tanggung jawab kekuasaan
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 23 Jun 2026 02:58 |
| Last Modified: | 23 Jun 2026 02:58 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/31234 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




