Nazwa, Raudatun (2026) Dampak Sosiologis Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan Pencalonan Walikota Banjarbaru Terhadap Masyarakat Kota Banjarbaru. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (302kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (171kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (171kB)
	Text BAB I.pdf Download (299kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text BAB III.pdf Download (237kB)
	Text BAB IV.pdf Download (706kB)
	Text BAB V.pdf Download (217kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (208kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (4MB)

ABSTRAK

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru menjadi salah satu kebijakan yang menimbulkan berbagai respon sosial di tengah masyarakat. Keputusan tersebut memunculkan perbedaan pandangan, mulai dari masyarakat yang mendukung sebagai bentuk penegakan hukum hingga masyarakat yang mempertanyakan transparansi dan keadilan proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada dinamika sosial masyarakat, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana respon sosial masyarakat terhadap Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 serta bagaimana keputusan tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU Kota Banjarbaru. Penelitian ini juga menganalisis temuan tersebut melalui perspektif Teori Respon Sosial Soerjono Soekanto, Teori Legitimasi Max Weber, dan Teori Taṣarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maṣlaḥah dalam kajian Siyasah Syar'iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua KPU Kota Banjarbaru, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan masyarakat Kota Banjarbaru yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dokumentasi berupa Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 serta dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon sosial masyarakat Kota Banjarbaru terhadap Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 bersifat beragam. Sebagian masyarakat menerima keputusan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan hukum yang harus dihormati karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi Bawaslu, sedangkan sebagian lainnya memberikan respon berupa kebingungan, kekecewaan, munculnya perdebatan di ruang publik, serta menurunnya kepercayaan terhadap KPU akibat kurangnya pemahaman mengenai dasar hukum dan proses pengambilan keputusan. Berdasarkan Teori Respon Sosial Soerjono Soekanto, perbedaan respon tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pengetahuan, pengalaman, dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU. Selanjutnya, berdasarkan Teori Legitimasi Max Weber, Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 telah memiliki legitimasi hukum karena dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Namun, berdasarkan Teori Taṣarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maṣlaḥah, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menjaga keadilan, membangun transparansi, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, KPU perlu memperkuat komunikasi publik, transparansi informasi, dan edukasi hukum kepada masyarakat agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

Actions (login required)

View Item