Azhari, Ahmad Kautsar (2026) Pengajuan Ulang Perkara Isbat Nikah Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pelaihari. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (202kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (151kB)
	Text BAB I.pdf Download (253kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text BAB III.pdf Download (96kB)
	Text BAB IV.pdf Download (121kB)
	Text BAB V.pdf Download (83kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (144kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengajuan ulang permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pelaihari terhadap perkawinan yang sama, yaitu melalui Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. dan dalam Putusan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. Permohonan pertama dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan permohonan kedua ditolak karena ditemukan fakta bahwa wali nikah dan salah satu saksi nikah merupakan orang yang sama. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan itsbat nikah serta relevansinya terhadap asas ne bis in idem dan kepastian hukum dalam hukum acara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan kedua putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum perkawinan dan hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan amar putusan antara Putusan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Plh. dan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Plh. bukan disebabkan oleh adanya objek atau para pihak yang berbeda, melainkan karena perbedaan penilaian hakim terhadap fakta hukum yang sama. Putusan pertama mengabulkan permohonan karena hakim menilai rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, sedangkan putusan kedua menolak permohonan karena wali nikah dan salah satu saksi nikah merupakan orang yang sama sehingga dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam. Pengajuan kembali permohonan itsbat nikah setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap berpotensi bertentangan dengan asas ne bis in idem dan menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan hukum acara dalam penanganan perkara Voluntair agar putusan pengadilan tidak hanya mewujudkan keadilan materiil, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Actions (login required)

View Item