Shadiq, Gusti Muhamad (2026) Pencatatan Perkawinan Adat Dayak Meratus Kaharingan dan Muallaf di Kalimantan Selatan (Studi Rekognisi Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat). Disertasi, Pascasarjana.

	Text 1. surat keaslian tulisan.pdf Download (88kB)
	Text 2. awal (terkoreksi).pdf Download (1MB)
	Text 3. abstrak.pdf Download (250kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (875kB)
	Text 5. BAB II (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (725kB)
	Text 6. BAB III.pdf Download (360kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 8. BAB V.pdf Download (197kB)
	Text 9. daftar pustaka.pdf Download (268kB)
	Text 10. lampiran (Daftar riwayat hidup dan lampiran lainnya).pdf Download (4MB)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan sebagai upaya rekognisi negara dan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat adat. Negara secara normatif mengakui eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan, tetapi mekanisme administratif pencatatannya justru tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi praktik adat di lapangan. Rekognisi negara terhadap perkawinan adat di Indonesia bersifat tekstual tetapi tidak implementatif. Penelitian ini menggunakan metode mixed methods (normatif-empiris) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi lapangan dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Terjadi kesenjangan antara rekognisi normatif negara dan implementasi administratif yang dialami masyarakat adat Dayak Meratus, terutama bagi komunitas muallaf yang harus menavigasi ulang status perkawinan mereka dalam bingkai hukum Islam dan hukum negara. Pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus belum terlaksana secara optimal karena kelembagaan adat yang ada belum memiliki kapasitas dan legitimasi yang diakui negara dalam proses pencatatan perkawinan maupun pengesahan nikah adat di Kantor Urusan Agama bagi masyarakat muallaf. Selain itu, lemahnya koordinasi antara lembaga adat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan KUA menunjukkan bahwa sistem administrasi negara masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap pluralisme hukum masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan adat, harmonisasi kebijakan, serta upaya kolaboratif melalui formulasi strategi administratif dan kultural sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Adapun kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada upaya membangun model rekognisi hukum yang mengintegrasikan hukum negara, hukum adat, dan maqaṣid al-syari‘ah khususnya prinsip ḥifẓ al-din, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-mal, sebagai pendekatan perlindungan hak masyarakat adat, sehingga pencatatan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan identitas, martabat, dan keberlanjutan kehidupan keluarga masyarakat adat

Actions (login required)

View Item