Zulkifli, Zulkifli (2015) Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Tesis, Pascasarjana.

Preview	Text PERNYATAAN.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text AWAL.pdf Download (302kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (347kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (655kB)
Preview	Text BAB III.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (782kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (337kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN.pdf Download (210kB) | Preview

ABSTRAK

Zulkifli, SEI, Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah) Dibawah bimbingan I: Dr. H. Sukarni, M.Ag. dan II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2015. Jaminan sosial adalah bagian dari hak setiap warga negara. Kewajiban negaralah dalam memenuhi Jaminan Sosial tersebut. Lahirnya UU No. No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tentu membawa angin segar kepada rakyat Indonesia, tapi yang terjadi setelah hadirnya undang-undang ini beban masyarakat bertambah dengan membayar iuran setiap bulannya. Disisi lain mayoritas penduduk Indonesia ynag beragama Islam juga wajib ikut dalam program Jaminan Sosial Nasional yang pada faktanya menggunakan sistem asuransi sosial yang dalam pandangan syariah belum jelas status kehalalannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi UU No. 40 Th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam kerangka penjaminan sosial di Indonesia dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Asuransi Sosial yang digunakan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi literatur. Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penelitian ini menghasilkan temuan-bahwa: Posisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional secara fundamental bertentangan dengan UUD RI 1945 dari segi: Pertama, mengubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat. Terlihat dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU SJSN tersebut yang menegaskan dengan kata-kata “wajib” berulang kali, artinya dipaksakan dan bukan sukarela se

Actions (login required)

View Item